Jutaan Kelas Menengah Indonesia Turun Kelas, Fenomena ‘Makan Tabungan’ Memang Nyata

Di sebuah kedai kopi berpendingin udara di kawasan Jakarta Selatan, Bayu—seorang mantan manajer pemasaran berusia tiga puluh delapan tahun—mengaduk kopi dinginnya dengan gerakan mekanis. Dua tahun lalu, ia adalah potret sempurna dari janji kemakmuran kelas menengah Indonesia: memiliki mobil sedan rakitan Jepang, langganan gimnasium bulanan, dan rencana liburan keluarga tahunan. Hari ini, sedan tersebut telah berganti menjadi sepeda motor bekas, dan pekerjaan utamanya adalah merangkai proyek lepas yang pendapatannya tak pernah pasti. “Kami tidak jatuh miskin dalam semalam,” ujarnya datar, menatap bising lalu lintas di luar jendela. “Kami hanya pelan-pelan terkikis, sampai suatu hari kami sadar bahwa lantai tempat kami berdiri telah runtuh.”

Kisah Bayu bukanlah sekadar rekaman anekdotal, melainkan cerminan dari dinamika sosio-ekonomi nasional yang tecermin dalam data resmi pemerintah. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) merekam penurunan tajam jumlah populasi kelas menengah di Indonesia. Pada tahun 2019, populasi kelas menengah tercatat mencapai 57,33 juta jiwa atau sekitar 21,45% dari total penduduk. Namun, angka tersebut terus merosot secara konsisten hingga menjadi 47,85 juta jiwa (17,13%) pada pertengahan 2024. Dalam kurun waktu lima tahun, sebanyak 9,48 juta jiwa terlempar dari kategori kelas menengah, sebuah pengikisan skala besar yang belum pernah terjadi sejak krisis finansial Asia.

Sebagian besar dari mereka yang terdepak tidak langsung jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem, melainkan bergeser ke kelompok aspiring middle class atau kelompok menuju kelas menengah. Data BPS menunjukkan kelompok rentan ini membengkak dari 128,85 juta jiwa (48,20%) pada 2019 menjadi 137,50 juta jiwa (49,22%) pada 2024. Dengan garis pengeluaran kelas menengah yang ditetapkan BPS berada di kisaran Rp2,04 juta hingga Rp9,90 juta per kapita per bulan, jutaan keluarga kini berada tepat di garis batas tipis yang sangat rentan terhadap guncangan harga pangan, biaya kesehatan, maupun pemutusan hubungan kerja.

Di jantung persoalan ini terletak struktur pertumbuhan ekonomi nasional yang mandek di kisaran 5% secara tahunan (year-on-year). Bagi negara berkembang dengan jumlah angkatan kerja yang bertambah sekitar 2 hingga 3 juta orang setiap tahunnya, laju PDB sebesar 5% tidak lagi memadai untuk menciptakan lapangan kerja formal yang berkualitas. Laporan Bank Dunia (Indonesia Economic Prospect) menegaskan bahwa tingkat pertumbuhan saat ini gagal mendorong mobilitas sosial vertikal yang signifikan, memicu terjadinya penciptaan lapangan kerja berproduktivitas rendah yang didominasi oleh sektor informal.

Fenomena deindustrialisasi dini (premature deindustrialization) mempercepat proses kemunduran ini. Kontribusi manufaktur atau industri pengolahan terhadap PDB Indonesia terus merosot dari puncaknya di atas 28% pada era sebelum krisis 1998 menjadi di bawah 19% dalam beberapa tahun terakhir. Pabrik-pabrik padat karya—mulai dari tekstil, alas kaki, hingga manufaktur elektronik—mengalami gelombang penutupan dan efisiensi. Sektor yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung pembentukan kelas menengah formal bernilai tambah tinggi itu kini digantikan oleh pertumbuhan sektor jasa bernilai tambah rendah.

Dampaknya terlihat nyata pada pergeseran struktur ketenagakerjaan nasional. Data BPS menunjukkan proporsi pekerja di sektor informal terus merangkak naik hingga melampaui 59% dari total angkatan kerja yang bekerja. Berdasarkan survei ketenagakerjaan, jutaan sarjana dan pekerja terampil terpaksa mengambil pekerjaan di luar kualifikasi mereka (underemployment). Fenomena pembengkakan jumlah pengemudi transportasi daring, pekerja lepas gig economy, dan pedagang eceran menjadi jaring pengaman sosial darurat yang menandai kegagalan sektor formal dalam menyerap tenaga kerja terdidik.

Sementara pendapatan riil kelas menengah tertekan, biaya hidup di pusat-pusat perkotaan melambung tanpa kompromi. Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk kelompok bahan pangan, pendidikan, dan kesehatan secara konsisten mencatatkan inflasi di atas pertumbuhan upah rata-rata harian. Laporan Survei Biaya Hidup (SBH) BPS mengonfirmasi peningkatan signifikansi pengeluaran untuk kebutuhan esensial. Di sisi lain, harga hunian di kawasan metropolitan seperti Jabodetabek telah lama melampaui rasio kemampuan bayar (housing affordability index), membuat kepemilikan rumah menjadi angan-angan yang makin tidak terjangkau bagi pasangan muda kelas pekerja.

Beban finansial ini diperberat oleh ketimpangan akses jaminan sosial. Berbeda dengan kelompok miskin yang mendapatkan bantuan sosial (bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), kelas menengah berada di area abu-abu. Mereka dinilai terlalu mampu untuk menerima bansos, namun tidak cukup kaya untuk menanggung beban pemotongan pajak penghasilan (PPh Pasal 21), iuran jaminan kesehatan mandiri, dan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sebagai konsekuensinya, kelas menengah menanggung pembengkakan pengeluaran tanpa adanya bantalan insentif fiskal yang memadai.

Kondisi tersebut tercermin pada rasio tabungan masyarakat yang terus menurun. Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menunjukkan tren penurunan pertumbuhan saldo pada rekening dengan simpanan di bawah Rp100 juta—indikator utama ketahanan finansial kelas menengah. Sebagian besar keluarga mulai melakukan proses “makan tabungan” (dissaving) untuk menutup kesenjangan antara pendapatan harian dan beban biaya hidup. Ketika tabungan tergerus habis, kredit konsumtif dan pinjaman finansial berbasis teknologi (pinjol) kerap menjadi pilihan terakhir untuk mempertahankan taraf hidup.

Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan peningkatan penyaluran pinjaman daring perseorangan yang signifikan di daerah-daerah perkotaan, di mana tingkat gagal bayar (Non-Performing Loan) di tingkat konsumen juga menunjukkan riak kenaikan. Penggunaan fasilitas pinjaman kredit instan atau paylater untuk kebutuhan harian—seperti pembelian barang konsumsi eceran dan pembayaran tagihan rutin—menjadi sinyal mengkhawatirkan bahwa gaya hidup kelas menengah kini disokong oleh akumulasi utang jangka pendek, bukan oleh kenaikan daya beli riil.

Runtuhnya daya beli kelas menengah memukul balik sektor bisnis dan ritel domestik. Data Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) serta Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) merekam perubahan pola konsumsi masyarakat yang bergeser ke produk-produk bernilai lebih murah (downtrading). Banyak produsen barang konsumen (fast-moving consumer goods) terpaksa menerapkan strategi shrinkflation—mengurangi ukuran atau volume kemasan tanpa menurunkan harga jual—demi menjaga keterjangkauan di mata konsumen yang makin sensitif terhadap harga.

Di ranah pendidikan, tren penurunan daya beli ini memaksa banyak keluarga mengambil keputusan sulit. Data Kementerian Pendidikan menunjukkan dinamika migrasi siswa, di mana sejumlah orang tua terpaksa memindahkan anak-anak mereka dari sekolah swasta menengah ke sekolah negeri atau lembaga pendidikan dengan biaya yang lebih terjangkau. Langkah ini diambil demi memangkas beban pengeluaran rutin bulanan, meskipun harus mengorbankan berbagai fasilitas pendukung pembelajaran ekstra yang sebelumnya dinikmati.

Dampak psikologis dan sosiologis dari kemunduran kelas ini sangat masif. Dalam struktur masyarakat yang menempatkan pencapaian finansial sebagai penanda status sosial, penurunan kelas melahirkan stigma dan kecemasan sistematis. Penurunan kelas sosial adalah proses berkabung yang berjalan lambat atas identitas diri, memicu pembatalan rencana jangka panjang seperti investasi pensiun, asuransi jiwa, hingga penundaan usia pernikahan dan kepemilikan anak (fertility rate decline) di kawasan perkotaan.

Secara historis, kelas menengah yang kuat bukan sekadar mesin pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi domestik yang menyumbang lebih dari 53% PDB Indonesia, melainkan juga jangkar bagi stabilitas sosial dan kemajuan kualitas demokrasi. Kelompok ini secara tradisional menjadi penuntut utama perbaikan tata kelola publik, kepastian hukum, transparansi, dan layanan sipil berkualitas. Ketika kelompok ini disibukkan semata-mata oleh perjuangan harian untuk bertahan hidup secara finansial, energi kritis masyarakat sipil berisiko mengalami penyusutan.

Pemerintah memang terus mendorong agenda hilirisasi industri berbasis komoditas dan menarik investasi asing langsung (foreign direct investment) sebagai penggerak baru ekonomi. Namun, data menunjukkan adanya jeda waktu (time lag) dan keterbatasan penyerapan tenaga kerja. Proyek-proyek manufaktur hilir dan pengolahan mineral umumnya bersifat padat modal (capital-intensive) dan berteknologi tinggi, sehingga belum mampu secara langsung menyerap jutaan tenaga kerja perkotaan yang terdampak deindustrialisasi.

Stagnasi ini berisiko mempercepat fenomena brain drain, di mana tenaga-tenaga muda potensial, lulusan perguruan tinggi terkemuka, pekerja teknologi, dan profesional terampil mulai melirik peluang kerja di luar negeri. Negara-negara tetangga yang menawarkan gaji riil lebih tinggi, kepastian jalur karier, serta sistem jaminan sosial yang lebih matang menjadi destinasi pilihan bagi angkatan kerja berpendidikan yang merasa aspirasinya tersumbat di dalam negeri.

Malam semakin larut di kedai kopi Jakarta Selatan itu. Bayu merapikan tas punggungnya yang berisi laptop tua. Ia harus segera memesan perjalanan pulang sebelum tarif transportasi daring melonjak naik. “Kami tidak meminta bantuan tunai dari pemerintah,” tuturnya pelan sembari mengenakan jaketnya. “Kami hanya ingin kepastian bahwa pekerjaan dan usaha kami mendapatkan imbalan yang adil—cukup untuk memastikan bahwa esok hari kehidupan keluarga kami tidak lebih buruk daripada hari ini.”

Pertanyaan besar yang kini menggantung di atas langit perekonomian Indonesia bukanlah seberapa besar proyeksi angka PDB di kertas kerja anggaran, melainkan apakah negara mampu merumuskan kembali strategi pertumbuhannya untuk memulihkan kelas menengah. Tanpa reorientasi kebijakan yang memprioritaskan reindustrialisasi padat karya, penciptaan lapangan kerja formal yang berkualitas, serta reformasi sistem perlindungan sosial yang inklusif, pengikisan kelas menengah ini berisiko berubah menjadi kemunduran struktural yang permanen. Dan ketika motor utama perekonomian sebuah bangsa kehilangan tenaganya, seluruh bangunan ekonomi di atasnya tinggal menunggu waktu untuk ikut melambat.