Good Corporate Governance (GCG) merupakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang mengatur cara perusahaan, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dijalankan dan diawasi. Meskipun BUMN memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, mereka juga menghadapi beberapa tantangan besar dalam implementasi GCG. Berikut adalah 5 masalah terbesar yang dihadapi BUMN Indonesia dalam hal implementasi GCG:
Keterlibatan Pemerintah Dan Intervensi Politikus dalam Pengambilan Keputusan
Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi GCG di BUMN Indonesia adalah campur tangan pemerintah dan intervensi politikus dalam pengambilan keputusan perusahaan. BUMN sering kali menjadi instrumen kebijakan pemerintah dan menjadi arena perebutan pengaruh dan kepentingan dari para politisi. Hal itu sangat dapat mengganggu proses pengambilan keputusan yang harusnya berdasarkan kriteria bisnis yang sehat. Ini dapat menyebabkan ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam operasi BUMN.
Nepotisme dan Kepemimpinan Yang Tidak Efektif
Beberapa BUMN di Indonesia mengalami masalah nepotisme dalam penunjukan pejabat tingkat atas. Penunjukan berdasarkan hubungan pribadi daripada kualifikasi dan kemampuan dapat menghambat GCG yang baik. Terkadang dalam memimpin pemimpin, ujian saringan hanya basa-basi atau formalitas saja. Selain itu, kepemimpinan yang tidak efektif juga menjadi masalah dalam beberapa BUMN, yang dapat merugikan kinerja perusahaan.
Masalah Korupsi dan Praktek Bisnis Yang Tidak Etis
Praktek bisnis yang tidak etis dan korupsi masih menjadi masalah serius dalam beberapa BUMN. Meskipun ada upaya untuk memberantas korupsi, masih ada tantangan besar dalam mengatasi praktik-praktik tersebut dan memastikan GCG yang baik di semua tingkatan. Praktek pengelolaan uang dan sumberdaya belum dilakukan transaparan dan apa adanya.
Pengawasan dan Akuntabilitas yang Terbatas
Pengawasan yang efektif dan akuntabilitas di BUMN sering kali terbatas. Dewan Komisaris dan pemegang saham sering kali memiliki keterbatasan dalam mengawasi keputusan manajemen, yang dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan.
Tantangan Sumber Daya Manusia
BUMN sering menghadapi tantangan dalam merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan SDM yang berkualitas tinggi. Kualitas manajemen dan personel yang kurang dapat menghambat implementasi GCG yang efektif. Cara kerja mereka lamban dan masih banyak yang kurang bekerja profesional karena mereka dulu hanya bawaaan atau titipan via pejabat saja.
Untuk mengatasi masalah-masalah ini, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, manajemen BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya. Reformasi yang lebih lanjut dalam sistem pengawasan dan regulasi, peningkatan transparansi, dan penegakan hukum yang ketat terhadap korupsi dan praktek bisnis yang tidak etis juga diperlukan untuk memastikan bahwa BUMN di Indonesia dapat menerapkan GCG yang baik dan berkontribusi secara positif pada perekonomian negara.
