Di dunia yang dipenuhi dengan pemerintahan yang kompleks dan birokrasi yang cenderung gemuk, Swiss hadir sebagai sebuah anomali. Negara yang dikenal akan stabilitas politik dan kualitas hidup yang tinggi ini memiliki tradisi pemerintahan yang sangat unik: kabinet yang beranggotakan jumlah menteri paling sedikit di antara negara-negara maju lainnya. Dengan hanya 7 anggota menteri yang disebut sebagai Federal Council atau Dewan Federal, Swiss telah menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien selama lebih dari satu abad.
Bagaimana bisa sebuah negara dengan ekonomi yang kuat dan peran politik global yang penting hanya dipimpin oleh 7 menteri? Dan, apa rahasia di balik keberhasilan kabinet mini ini?
Latar Belakang dan Sejarah Kabinet Tersedikit di Swiss
Sejak berdirinya Konfederasi Swiss modern pada tahun 1848, sistem pemerintahan negara ini telah dirancang untuk mencerminkan asas demokrasi langsung dan desentralisasi yang kuat. Struktur Dewan Federal Swiss, yang hanya terdiri dari tujuh anggota, ditetapkan dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah dominasi kekuatan politik tertentu. Setiap anggota Dewan Federal memimpin salah satu dari tujuh departemen utama yang mengurusi berbagai aspek pemerintahan, seperti keuangan, luar negeri, dan pertahanan.
Formasi Dewan Federal yang terdiri dari tujuh anggota ini tidak pernah berubah sejak pertama kali diperkenalkan. Konsep ini berakar pada prinsip dasar federalisme Swiss, di mana setiap wilayah—atau kanton—memiliki otonomi yang cukup besar, sementara pemerintah pusat hanya berfungsi sebagai pengatur keseimbangan. Tidak seperti banyak negara lain yang sering menambah jumlah kementerian untuk mengakomodasi kebutuhan politik dan birokrasi, Swiss tetap berpegang pada struktur ini selama lebih dari satu setengah abad.
Struktur Dewan Federal: Bagaimana Tujuh Menteri Menjalankan Pemerintahan?
Setiap anggota Dewan Federal Swiss, yang biasa disebut sebagai Bundesrat, tidak hanya memimpin departemen masing-masing tetapi juga bertindak sebagai kepala negara secara kolektif. Sistem ini membuat posisi presiden di Swiss tidak begitu dominan seperti di negara-negara lain. Setiap tahun, salah satu dari tujuh anggota Dewan Federal dipilih untuk menjadi Presiden Konfederasi Swiss, tetapi posisinya lebih bersifat simbolis. Tugas utama Presiden Konfederasi Swiss adalah memimpin pertemuan Dewan Federal dan menjalankan fungsi-fungsi seremonial, tanpa memiliki kekuasaan eksekutif yang lebih besar dibandingkan anggota Dewan lainnya.
Keputusan yang diambil oleh Dewan Federal adalah hasil konsensus, dan setiap anggota memiliki suara yang sama. Tidak ada satu orang pun yang dapat mengendalikan jalannya pemerintahan sendirian. Dengan kata lain, Swiss telah membangun sistem politik yang memungkinkan pemerintahan yang solid meskipun dijalankan oleh jumlah menteri yang sangat sedikit. Menariknya, sistem ini justru membantu mengurangi konflik internal dan mempercepat proses pengambilan keputusan, karena setiap keputusan adalah hasil kompromi dan kesepakatan bersama.
Konteks Politik dan Efisiensi Kabinet Tersedikit di Swiss
Meskipun memiliki jumlah menteri yang sedikit, Swiss dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat efisiensi pemerintahan tertinggi di dunia. Salah satu kunci sukses dari sistem ini adalah pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam konteks ini, tugas pemerintah pusat lebih berfokus pada diplomasi luar negeri, pertahanan, dan urusan-urusan nasional yang tidak dapat diatur oleh kanton secara mandiri. Sementara itu, masalah-masalah seperti pendidikan, kesehatan, dan kebijakan sosial lebih banyak ditangani di tingkat kanton.
Pembagian ini memungkinkan kabinet kecil Swiss untuk berfungsi secara optimal tanpa perlu menambah jumlah kementerian. Dengan kata lain, sistem politik Swiss dirancang untuk mengurangi beban pemerintah pusat dan memberikan kebebasan lebih kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusannya sendiri. Inilah sebabnya, meskipun hanya memiliki tujuh menteri, Swiss tetap mampu mengelola negaranya secara efektif dan efisien.
Pada tahun 2023, misalnya, Guy Parmelin menjabat sebagai Presiden Konfederasi Swiss dengan status sebagai anggota Dewan Federal. Pada tahun tersebut, Parmelin memimpin Swiss dalam berbagai pertemuan internasional dan memainkan peran penting dalam menjaga hubungan baik Swiss dengan Uni Eropa, meskipun Swiss bukan anggota Uni Eropa secara resmi. Namun, kendali terhadap kebijakan dalam negeri tetap berada pada Dewan Federal secara keseluruhan, bukan hanya di tangan presiden saja. Sistem ini mencerminkan prinsip egalitarian yang kuat dalam pemerintahan Swiss.
Perbandingan dengan Kabinet di Indonesia
Sebagai perbandingan, di Indonesia, jumlah menteri dalam kabinet jauh lebih banyak. Kabinet Indonesia umumnya memiliki sekitar 34 kementerian yang membawahi berbagai urusan, mulai dari pendidikan hingga investasi. Jumlah ini mencerminkan keragaman dan kompleksitas urusan yang dihadapi oleh negara dengan populasi besar seperti Indonesia. Namun, jumlah menteri yang banyak ini kerap kali menimbulkan persoalan birokrasi yang berlapis-lapis, sehingga memperlambat pengambilan keputusan.
Ketika Dewan Federal Swiss dapat menjalankan tugasnya hanya dengan tujuh anggota, efisiensi menjadi kata kunci utama. Di Indonesia, meski memiliki lebih banyak menteri, tidak selalu berarti kebijakan dapat dijalankan dengan lebih cepat. Dalam beberapa kasus, terlalu banyaknya aktor yang terlibat justru dapat menyebabkan tumpang tindih wewenang dan kebijakan yang tidak sinkron antara kementerian satu dengan lainnya.
Apa yang Dapat Dipelajari dari Sistem Kabinet Swiss?
Keunikan sistem kabinet Swiss tidak hanya menarik perhatian masyarakat di dalam negeri tetapi juga dari dunia internasional. Banyak negara yang terkesima bagaimana Swiss dapat menjalankan pemerintahan yang stabil hanya dengan tujuh menteri. Namun, sistem ini tidak dapat diterapkan begitu saja di negara lain tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan politik yang ada. Di Swiss, budaya politik yang mengedepankan konsensus, dialog, dan otonomi lokal sudah mengakar kuat sejak lama. Hal ini membuat kabinet mini tersebut tetap bisa berjalan tanpa hambatan berarti.
Negara-negara yang ingin meniru model ini harus siap untuk menata ulang struktur pemerintahan mereka, termasuk membangun mekanisme desentralisasi yang kuat dan menanamkan budaya politik yang berorientasi pada kepentingan bersama. Hanya dengan demikian, kabinet dengan jumlah menteri sedikit dapat berjalan dengan sukses.
Tentu, kabinet dengan jumlah menteri tersedikit di Swiss merupakan bukti bahwa pemerintahan yang efektif tidak selalu ditentukan oleh banyaknya jumlah pejabat di dalamnya. Justru, dengan jumlah menteri yang lebih sedikit, Swiss mampu mencapai efisiensi yang tinggi, mengurangi konflik politik, dan menjalankan kebijakan secara lebih terkoordinasi.
