Di balik klaim angka pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang stabil di kisaran $5.05\%$, perekonomian Indonesia sedang mengalami perpindahan kemudi yang sangat drastis. Satu dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo meninggalkan warisan utang pemerintah yang melonjak hingga Rp 8.461 triliun dari semula Rp 2.608 triliun pada 2014. Pertanyaannya, apakah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dengan target pertumbuhan ambisius $8\%$ sanggup melampaui capaian tersebut?
Gaya manajemen ekonomi kedua era ini memperlihatkan perbedaan garis filosofis yang sangat tajam dan kontras. Jokowi sangat mengagungkan pembangunan infrastruktur fisik secara agresif dan hilirisasi tambang demi menggenjot pendapatan modal asing. Sementara itu, Prabowo lebih condong pada pendekatan belanja negara berbasis ketahanan pangan, energi, serta penguatan nutrisi sumber daya manusia.
Sepanjang sepuluh tahun kekuasaan Jokowi, Indonesia berhasil membangun lebih dari 2.000 kilometer jalan tol, pelabuhan, dan bandara baru secara masif. Proyek-proyek raksasa tersebut menyerap anggaran APBN dan BUMN dalam jumlah yang sangat fantastis. Namun, efek sampingnya adalah beban bunga utang negara yang kian membengkak dari tahun ke tahun.
Indikator produktivitas modal (Incremental Capital Output Ratio atau ICOR) era Jokowi berada di level yang relatif boros, yakni rata-rata $6.2\%$. Angka ini mencerminkan bahwa biaya investasi yang dikeluarkan negara belum berbanding lurus secara optimal dengan lonjakan output pertumbuhan ekonomi. Banyak pihak menilai efisiensi anggaran periode tersebut tergerus oleh ongkos logistik dan masalah birokrasi.
Dari sisi stabilitas makro, era Jokowi patut diacungi jempol karena mampu menjaga laju inflasi rata-rata di bawah $3.5\%$. Stabilitas harga bahan pokok berhasil dipertahankan meskipun dunia dilanda badai pandemi COVID-19 dan gejolak geopolitik global. Kebijakan konsolidasi fiskal pasca-pandemi juga berhasil mengembalikan defisit APBN di bawah ambang batas $3\%$.
Masuk ke era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, fokus anggaran belanja negara bergeser secara radikal ke sektor pemenuhan kebutuhan mendasar rakyat. Program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) membutuhkan alokasi dana puluhan hingga ratusan triliun Rupiah setiap tahunnya. Langkah ini diambil untuk menggerakkan roda ekonomi bawah sekaligus meningkatkan kualitas SDM jangka panjang.
Dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pemerintah menargetkan laju pertumbuhan ekonomi mencapai $5.4\%$ hingga $6\%$. Angka tersebut dirancang sebagai batu pijakan awal untuk mengejar target ekspansi ekonomi $8\%$ pada masa mendatang. Kalangan pengamat menilai target ini sangat berani di tengah kondisi ketidakpastian pasar global.
Perbedaan mencolok lainnya terletak pada strategi penerimaan negara dan pengelolaan rasio perpajakan (tax ratio). Era Jokowi berjuang keras menaikkan rasio pajak yang sempat tertahan di angka $10\%$ terhadap PDB. Sementara era Prabowo mengandalkan pembentukan Badan Penerimaan Negara demi mengejar penerimaan pajak hingga menyentuh target $16\%$.
Dari perspektif investor pasar modal, era Jokowi memberikan kepastian hukum yang sangat disukai industri ekstraktif dan manufaktur. Kebijakan larangan ekspor bijih nikel mentah berhasil meningkatkan nilai tambah ekspor olahan nikel hingga puluhan kali lipat. Namun, ketergantungan pada investasi asing langsung (FDI) membuat ekosistem pasar saham sangat sensitif terhadap suku bunga AS.
Sebaliknya, era Prabowo lebih menekankan pada kemandirian ekonomi nasional dan kedaulatan sektor agribisnis. Swasembada pangan dan energi diposisikan sebagai mesin utama pendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Kebijakan ini berpotensi menghidupkan kembali sektor pertanian dan UMKM yang sempat terabaikan pada masa fokus infrastruktur fisik.
Jika ditinjau dari aspek risiko pembiayaan, ekspansi program sosial era Prabowo dihadapkan pada tenggat jatuh tempo utang negara yang bernilai jumbo. Pada rentang 2025–2027, pemerintah harus menyelesaikan kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang warisan era sebelumnya yang mencapai ratusan triliun Rupiah. Hal ini tentu menyempitkan ruang gerak kelonggaran fiskal APBN.
Bagi kalangan pelaku usaha mikro dan menengah, pola konsumsi masyarakat bawah menjadi penentu utama daya tahan bisnis mereka. Program bantuan langsung dan intervensi sosial di era Prabowo dinilai mampu menyuntikkan likuiditas secara instan ke pasar domestik. Hal ini diyakini sanggup menjaga daya beli masyarakat yang sempat tertekan inflasi bahan pangan.
Di sektor tenaga kerja, era Jokowi sukses menciptakan jutaan lapangan kerja baru melalui proyek infrastruktur dan kawasan industri. Kendati demikian, porsi pekerja informal di Indonesia masih sangat dominan, yakni mencakup lebih dari $59\%$ dari total angkatan kerja. Kualitas pekerjaan yang tercipta masih menjadi catatan kritis yang belum terselesaikan.
Pemerintahan era Prabowo menjawab tantangan tersebut dengan mendorong industrialisasi berbasis hasil pertanian dan kelautan. Melalui otomatisasi dan modernisasi alat tangkap serta pengolahan hasil bumi, produktivitas tenaga kerja di daerah rural diharapkan dapat meningkat drastis. Lsngkah ini diproyeksikan sanggup menekan tingkat ketimpangan ekonomi antarwilayah.
Dalam hal tata kelola keuangan negara, keberhasilan era Jokowi menjaga rasio utang di bawah $40\%$ PDB patut diapresiasi. Batas aman undang-undang sebesar $60\%$ PDB berhasil dipertahankan meskipun penerimaan negara sempat anjlok parah akibat krisis kesehatan global. Manajemen utang yang terukur menjadi benteng pertahanan utama stabilitas moneter nasional.
Kini, tantangan terbesar Presiden Prabowo adalah membuktikan bahwa pengeluaran sosial berskala besar tidak akan merusak kedisiplinan fiskal negara. Investor global terus memantau apakah defisit anggaran akan tetap terjaga aman di bawah batas $3\%$. Kepastian ini sangat krusial demi menjaga peringkat utang Indonesia di level Investment Grade.
Sektor daya saing digital juga menunjukkan perbedaan ruang fokus yang cukup kontras di antara kedua kepemimpinan. Era Jokowi memfasilitasi lahirnya puluhan unicorn dan ekosistem ekonomi digital yang tumbuh pesat di perkotaan. Kebijakan tol langit dan pemerataan akses internet broadband menjadi fondasi utamanya.
Pada era Prabowo, digitalisasi diarahkan secara spesifik untuk menutup kebocoran anggaran dan meningkatkan transparansi penyaluran subsidi. Penggunaan teknologi finansial difokuskan pada pengawasan distribusi pupuk, bantuan sosial, dan efisiensi pengadaan barang jasa pemerintah. Langkah digitalisasi sistemik ini diharapkan dapat menekan angka korupsi birokrasi.
Membandingkan keunggulan ekonomi kedua era kepemimpinan ini pada dasarnya adalah membandingkan dua pendekatan strategi yang berbeda. Jokowi unggul dalam membangun fisik dan konektivitas yang menjadi pondasi jangka panjang pergerakan barang. Prabowo mencoba unggul dalam memperkuat sumber daya manusia dan ketahanan pangan sebagai penggerak utama mesin ekonomi domestik.
Indikator keberhasilan era Jokowi terlihat jelas dari peningkatan peringkat daya saing infrastruktur Indonesia di mata dunia. Namun, kelemahannya terletak pada laju pertumbuhan ekonomi yang cenderung stagnan di angka $5\%$ dan gagal menembus target awal $7\%$. Warisan beban utang dan penurunan rasio pajak menjadi pekerjaan rumah yang berat.
Di sisi lain, potensi keberhasilan era Prabowo sangat bergantung pada efektivitas eksekusi program-program unggulan di lapangan. Apabila program makan gratis dan ketahanan pangan berhasil menekan biaya hidup serta meningkatkan produktivitas warga, maka pertumbuhan ekonomi di atas $6\%$ bukan mustahil untuk dicapai.
Namun, jika eksekusi anggaran di era baru ini diwarnai ketidaktepatan sasaran dan pemborosan birokrasi, maka risiko pembengkakan defisit APBN mengintai di depan mata. Pembengkakan utang tanpa diimbangi lonjakan pendapatan negara akan menekan nilai tukar Rupiah dan memicu arus modal keluar.
Dunia usaha kini tidak lagi sekadar membutuhkan retorika politik, melainkan kepastian arah kebijakan fiskal dan moneter. Keberlanjutan proyek strategis nasional yang dikombinasikan dengan penguatan kesejahteraan masyarakat bawah menjadi kunci utama agar perekonomian nasional tidak mengalami stagnasi.
Pemenang sejati dari komparasi ekonomi ini bukanlah siapa yang memiliki narasi paling megah, melainkan siapa yang paling berhasil meningkatkan pendapatan riil rakyat. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata, dan bebas dari jeratan kemiskinan ekstrem adalah muara akhir yang ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia.
Era Jokowi memberikan pondasi fisik infrastruktur yang kuat meski harus dibayar dengan biaya utang yang sangat mahal. Era Prabowo kini memegang kendali untuk membuktikan apakah transformasi belanja sosial sanggup membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah (Middle Income Trap).
